Palembang.Sumatera Newss–Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Sumatera Selatan Bersatu (FKPSSB) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (8/12/2025). Aksi tersebut menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai bentuk kekecewaan mendalam para sopir terhadap kebijakan distribusi BBM jenis Solar yang dianggap merugikan.
Dari pantauan awak media, para pengemudi menyuarakan keberatan atas kebijakan Pemprov Sumsel yang dinilai tidak berpihak kepada sopir angkutan barang dan jasa. Mereka menilai aturan pembatasan jam pengisian Solar justru memperparah antrean di SPBU dan menghambat aktivitas operasional mereka.
Eddy Santana Putra Prihatin: “Tata Kelola BBM Masih Rapor Merah”
Mantan Wali Kota Palembang dua periode (2003–2013), Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T., turut menanggapi polemik tersebut. Saat ditemui di kediamannya, Selasa (9/12/2025), ia menyatakan keprihatinannya dan menilai bahwa kebijakan tata kelola BBM Pemprov Sumsel berjalan tanpa proses yang matang.
Menurutnya, Surat Edaran Gubernur Sumsel Nomor 500.10.1/082/SE/DESDM/2025 tentang pola pengisian Solar di SPBU diterbitkan secara tergesa-gesa dan tanpa melibatkan pihak-pihak terdampak, terutama para sopir angkutan.
"Kebijakan ini terlalu dini dan tidak melalui proses mutu terpadu. Seharusnya melibatkan para sopir angkutan barang dan jasa. Ini keputusan tergesa-gesa,” tegas Eddy Santana Putra menjelaskan ke awak media.
Ia juga mengutip pernyataan Johanis Tanak, pimpinan KPK, yang sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah indikator tata kelola pemerintahan di Sumsel menunjukkan “rapor merah”.
Aturan Solar Timbulkan Penumpukan Kendaraan dan SPBU Tutup
Polemik ini turut dirasakan langsung oleh para pengemudi. Zulkipli, sopir angkutan roda empat, yang ditemui di SPBU Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, menjelaskan bahwa aturan baru tersebut justru memperburuk kondisi antrean.
Menurutnya, sebagian SPBU hanya diperbolehkan menyalurkan Solar mulai pukul 22.00 hingga 04.00 WIB, sementara beberapa SPBU lainnya tetap beroperasi normal. Namun, antrean panjang masih tidak terhindarkan.
Lebih mengejutkan lagi, ia mengungkapkan adanya empat SPBU yang ditutup total dan dilarang menyalurkan Bio Solar kepada konsumen.
"Ada SPBU yang digembok dan tidak boleh jual Solar. Bahkan Dexlite dan BBM lain pun kadang kosong,” keluh Zulkipli.
Pemprov Sumsel Janji Cari Solusi
Aksi demonstrasi tersebut diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Sumsel, Apriyadi, yang menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan para sopir.
"Tuntutan ini akan segera kami bahas. Kami akan undang stakeholder terkait seperti Pertamina, SKK Migas, Wali Kota, kepolisian, dan pihak lainnya,” ujar Apriyadi.
“Kami Tidak Bisa Tidur” — Keluhan Pengemudi
Koordinator aksi, Mustofa, menegaskan bahwa para sopir sangat dirugikan oleh kebijakan tersebut, terlebih karena mereka tidak dilibatkan dalam proses penyusunannya.
"Kami tidak bisa tidur lagi, Pak. Kenapa kebijakan itu tidak melibatkan kami para pengemudi? Kami tunggu janji pemerintah selambat-lambatnya dua minggu,” tegas Mustofa.
Eddy Santana Putra : Bila Tak Selesai, Tempuh Jalur Hukum
Menanggapi panjangnya polemik ini, Eddy Santana menilai bahwa penyelesaian melalui jalur hukum bisa menjadi pilihan bila pemerintah tidak segera bertindak.
"Jika masalah ini berlarut-larut, mari tempuh jalur hukum melalui PTUN. Agar polemik ini berakhir dan Pemprov Sumsel lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang pro rakyat,” katanya.
Pengamat: Tambah Pasokan, Segera Buka SPBU yang Ditutup
Pengamat kebijakan publik, Mgs. Rudy M. Soleh, BSc, menilai bahwa solusi konkret harus segera dilakukan, terutama terkait ketersediaan Solar.
"Bio Solar harus diprioritaskan dan ditambah stoknya. Empat SPBU yang ditutup harus kembali menyalurkan Bio Solar, Dexlite, dan BBM lainnya. Selama ini pasokan justru cenderung berkurang,” ujarnya.
Pewarta:
Mr. Wancik A.N.BE.
KaBiro Kota Palembang
Kaperwil Sumsel,
Anggota PWI Sumsel & PWI Pusat Jakarta – Indonesia
