SUMATERAN NEWSS. COM, REJANG LEBONG – Bupati Rejang Lebong, HM Fikri, SE, MAP melalui Wabup, Dr. Hendri, SSTP, MSi menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas RAPBD 2026. Jawaban ini disampaikan bupati dalam rapat paripurna yang digelar pukul 10.00 WIB, Senin, 20 Oktober 2025.
Rapat paripurna DPRD tahap III masa sidang III ini dipimpin Ketua DPRD, Juliansyah Yayan didampingi Waka I dan II, Pera Heryani, SE dan Lukman Effendi, SH. Serta dihadiri Pj Sekda, Elva Mardiana, SIP, MSi, unsur Forkopimda dan para kepala dinas instansi jajaran Pemkab. Termasuk pejabat eselon II, perwakilan perbankan dan perguruan tinggi.
‘’Perkenankanlah kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Untuk pandangan umum yang disampaikan Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Lidya Marlina, SH dapat kami sampaikan bahwa dalam perencanaan dan penyusunan RAPBD 2026, telah dilaksanakan melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi atnatr program dan kegiatan di masing-masing SKPD. Dimulai dari RKPD, KUPPAS hingga RAPBD dengan tetap memperhatijan urgensi, prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Alokasi dan penggunaan anggaran nantinya dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien serta dapat memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat,’’ jelas Wabup.
Dikatakan, sinkronisasi antara perencanaan keuangan sebagai tertuang dalam lampiran VIII Perda No 7 Tahun 2025. Tentunya saran dan masukan dari Fraksi PDIP akan menjadi catatan terkait evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran.
‘’Dalam pemenuhan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD sebagaimana diamanahkan UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tentu perlu dievaluasi, pembatasan dan efisiensi secara keseluruhan atas belanja pegawai dengan menerapkan reformasi birokrasi, rasionalisasi kelembagaan dan struktur kepegawaian serta efisiensi anggaran yang tidak berdasarkan kinerja,’’ ujar Wabup.
Sedangan untuk pandangan umum 6 fraksi yaksi fraksi PKS, Nasdem, PKB, PAN, Golkar dan Gerindra yang disampaikan Rheki Ahmadi selaku juru bicara ke-6 fraksi, bupati langsung menanggapinya.
‘’Mengenai deficit anggaran dalam RAPBD 2026 akan diupayakan solusinya secara bersama TAPD dengan Banggar saat pembahasan RAPBD nanti. Diantaranya memprioritaskan program sesuai misi visi daerah. Serta efisiensi dan merasionalisasi anggaran belanja daerah. Baik belanja operasi dan belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Terutama yang bersifat seremonial, sosialisasi, perjalanan dinas, honorarium. Belanja pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Selain itu, perlu mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD dari sumber terukuru,’’ terang Wabup.
Mengenai peningkatan pelayanan Puskesmas telah lanjut Wabup, telah diinstruksikan keseluruh kepala dinas kesehatan, kepala OPD terkait untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi kinerja Puskesmas. Serta melakukan peningkatan dan penyediaan SDM, sarana dan prasarana.
Selain itu, Pemkag berusaha menyelesaikan pekerjaan pembangunan fisik tepat waktu. Untuk itu, para kepala OPD segera melakukan langkah percepatan pelaksanaan pembangunan dengan tetap mengutamakan mutu dan kwalitas hasil pekerjaan.
‘’Kita segera melaksanakan pelantikan PPPK yang telah lulus dan telah dilakukan verifikasi teknis dan administrasi. Sedangkan soal pengelolaan dan penataan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi diperlukan peran dan partisipasi aktif masyarakat. Terutama masyarakat berada didekat saluran pembuangan, aliran sungai dan tepi jalan. Serta pengembangan teknologi atas hasil pengolahan sampah higga terbentuk lingkungan bersih indah dan nyaman,’’ demikian Wabup.
