*REJANG LEBONG -*
SUMATERANNEWS. Com.
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akan memperkuat pembangunan di sektor perumahan melalui program bedah rumah untuk masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.
Tahun ini, sebanyak 100 unit rumah ditargetkan mendapatkan bantuan rehabilitasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Kabupaten Rejang Lebong, Luhur Budi Santoso, ST mengatakan, program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus memberikan akses tempat tinggal yang layak.
"Program tersebut juga menjadi langkah pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang sebelumnya masuk dalam program tahun 2024 namun belum seluruhnya terealisasi," ujar Luhur, Kamis (8/10/2026).
Ia menjelaskan, pada tahun 2024 lalu total ada 363 unit rumah yang masuk program. Kemudian di tahun 2025, sebanyak 143 unit rumah telah diselesaikan.
"Pada pelaksanaan rapat di tingkat kabupaten membahas program bedah rumah, di situ akan menyelesaikan kegiatan yang tertunda di tahun 2024. Total pada tahun 2024 ada 363, kemudian di tahun 2025 kita menyelesaikan 143 unit rumah," jelasnya.
Untuk tahun 2026, pemerintah daerah sebenarnya mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 220 unit rumah. Namun setelah dilakukan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah, jumlah tersebut disesuaikan menjadi 100 unit rumah.
"Karena kondisi keuangan kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada di kabupaten, akhirnya menjadi 100 unit rumah. Insyaallah dengan 100 unit rumah ini, masyarakat yang mungkin terdampak tahun 2024 yang belum tuntas bisa diselesaikan di tahun 2026," jelas Luhur.
Pembangunan dan rehabilitasi rumah tersebut akan menyasar masyarakat di enam kecamatan, yakni Curup Kota, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Utara, Bermani Ulu dan Sindang Beliti Ilir.
Pembagian unit bantuan di setiap desa dan kelurahan dilakukan secara proporsional berdasarkan ketentuan dan SK yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Penerima di setiap daerah berbeda-beda, mulai dari 5, 8, 10 hingga 15 unit rumah di setiap kecamatan.
"Jadi kita tetap tidak lari dari 5K, dari SK yang 2024 yang telah keluar, kemudian kita keluarkan SK 2025 yang terbaru dan SK 2026 untuk 100 unit rumah," kata Luhur.
Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta. Bantuan tersebut terdiri atas Rp 17,5 juta untuk material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk biaya upah.
Penyaluran dilakukan melalui rekening masing-masing penerima. Pemerintah daerah menargetkan proses penyaluran mulai dilakukan pada akhir Oktober hingga awal November 2026, sehingga masyarakat dapat segera memulai pekerjaan rehabilitasi rumah tersebut.
"Di akhir Oktober atau awal November kita sudah mulai transfer ke rekening masyarakat dan mulai mereka untuk bekerja melaksanakan bedah rumah," ujar Luhur.
Ia menegaskan, program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian yang memenuhi standar kelayakan.
Luhur berharap masyarakat penerima bantuan dapat memanfaatkan dana tersebut secara maksimal. Selain bantuan pemerintah, masyarakat juga diharapkan memberikan dukungan melalui swadaya agar proses pembangunan rumah dapat diselesaikan dengan baik.
"Inilah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang memang tidak memiliki rumah layak huni, agar mereka bisa mendapatkan rumah yang layak," ujarnya.
Selain dari APBD, program dari APBN juga sudah masuk di Kabupaten Rejang Lebong. Dari Kementerian PKP, sudah ada 550 unit rumah yang masuk ke Kabupaten Rejang Lebong.
"Itu bentuk perhatian dari pemerintah melalui program Presiden 3 juta rumah dan manfaatnya sudah dapat kita rasakan di Kabupaten Rejang Lebong," pungkas Luhur.
Pewarta.Tri W.N.
