MUBA, Sumaterannewss. Com, – Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Musi Banyuasin (GERAMM) resmi melayangkan protes keras terhadap kondisi infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin yang dinilai sudah mencapai titik nadir. Tidak hanya menghambat ekonomi, buruknya akses jalan kini mengancam nyawa warga.
Koordinator GERAMM menegaskan bahwa Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) ruas Betung – Sekayu hingga batas Musi Rawas adalah "jalur maut" yang dianaktirikan. Berdasarkan catatan lapangan, sejak tahun 2010 hingga 2023, pembangunan seolah baru berjalan jika rakyat sudah turun ke jalan melakukan demonstrasi.
"Kondisi jalan hancur lebur, amburadul, dan menjadi yang terburuk di Sumatera Selatan. Ribuan kendaraan terjebak, terbalik, dan rusak. Apakah harus menunggu lebih banyak nyawa melayang baru ada tindakan?" tegas perwakilan GERAMM.
5 Tuntutan Utama GERAMM:
Standarisasi Jalan:
Mendesak peningkatan kualitas jalan dengan cor beton atau aspal hotmix serta pelebaran jalan menjadi 12 meter.
Darurat Sugi Waras:
Meminta pembangunan jalan baru sepanjang 3 KM di Desa Sugi Waras. Saat ini, badan jalan sangat sempit hingga kendaraan besar (Tronton/Fuso/Bus) tidak bisa berpapasan, bahkan telah mengakibatkan tiga rumah warga hancur ditabrak.
Ancaman Abrasi Sungai Musi:
Mendesak pembuatan turap di bibir Sungai Musi kawasan Sugi Waras karena rumah warga terus tergerus arus sungai yang kian ganas.
Hentikan Budaya "Demo Dulu Baru Bangun":
Mengecam lambannya respons Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkesan abai selama belasan tahun (2010-2023).
Panggilan untuk Presiden:
Meminta Presiden RI, H. Prabowo Subianto, untuk memerintahkan Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan turun langsung mengecek kondisi lapangan yang hancur parah.
Desakan Untuk Jakarta
Rakyat Muba kini menanti nyali pemerintah pusat.
GERAMM menegaskan bahwa mereka tidak butuh janji di atas kertas, melainkan alat berat yang bekerja di lapangan. Jika tuntutan ini diabaikan, gelombang aksi massa dipastikan akan kembali membanjiri jalanan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pengelola kebijakan infrastruktur di Sumsel.
