INDRALAYA-SumateranNewss.Com
Untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau tahun 2026, Polres Ogan Ilir (OI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Rakor Penanganan Karhutlah berlangsung Senin (13/4/26) di Aula Penaluan Polres Ogan Ilir, yang
dipimpin langsung oleh Kapolres Ogan Ilir, AKBP Bagus Suryo Wibowo, SIK., MH, dan dihadiri oleh berbagai unsur penting, diantaranya BPBD, BMKG, Manggala Agni, instansi pemerintah, para camat, kepala desa, hingga perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Ogan Ilir.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan persepsi serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mencegah dan menangani Karhutla yang sering terjadi setiap musim kemarau.
Pada kesempatan tersebut Kapolres menegaskan bahwa sebagian besar kasus Karhutla disebabkan oleh ulah manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian. Oleh karena itu, ia menekankan, dalam hal pencegahan, pentingnya peran aktif semua pihak, terutama pemerintah desa dan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), peningkatan sarana prasarana, hingga penggunaan teknologi seperti waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses.
Sementara itu, Waka Polres Ogan Ilir Kompol Helmi Ardiansyah memaparkan strategi terpadu yang mencakup tiga aspek utama, yakni pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum. Upaya preventif dilakukan melalui pembentukan satgas, patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pemasangan imbauan larangan membakar lahan.
Dari sisi prediksi cuaca, BMKG menyampaikan bahwa wilayah Sumatera Selatan, termasuk Ogan Ilir, diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026, dengan puncak kemarau terjadi pada Juli hingga Agustus. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kebakaran, terutama di wilayah rawan seperti lahan gambut dan daerah sulit akses.
Kepala BPBD Ogan Ilir juga menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi Karhutla melalui penyediaan peralatan, pembentukan posko, serta penguatan tim lapangan.
Masukan juga datang dari para kepala desa yang berharap adanya dukungan lebih, baik dari segi anggaran, sarana, maupun penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan agar menimbulkan efek jera.
Hasil Rakor menekankan pentingnya langkah preventif yang masif, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan. Selain itu, seluruh pihak sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi hingga tingkat desa serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi.***(Yan)
