SumatranNews,Sarolangun - Kamis(25/1/24)LSM Peduli bersatu Sarolangun sudah melakukan audiensi dengan DPRD Sarolangun terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang batubara. Dimana sebelumnya sudah pernah melaporkan hal ini ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan tetapi dinilai sangat lamban dalam menanggapi laporan.
" Audiensi tersebut sudah kita lakukan bersama pihak kepolisian di gedung DPRD," ujar Ketua LSM peduli Sarolangun,Ahmad Sodikin, Kamis (25/1/2024).
Ahmad Sodikin juga mengatakan, rencana audiensi bersama Kepolisian di gedung DPRD tersebut dilakukan guna untuk melihat sampai sejauh mana komitmen dan rasa kepedulian dari anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap lingkungan serta langkah dalam evaluasi masalah pertambangan yang ada di Kabupaten Sarolangun.
" Keinginan evaluasi ini, bukan berarti kami anti terhadap penambangan. Hanya saja perlu ada penataan yang bagus, sehingga ada zonasi yang jelas dan tidak ada pembiaran paska dari aktivitas pertambangan," sebutnya.
Tambahnya,sangat disayangkan jika paska pertambang banyak pihak pengusahan yang pergi begitu saja tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,seperti lubang paska aktivitas tambang yang dibiarkan tanpa adanya reklamasi.
" Kami yakin Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan DPRD tidak mau hal ini terjadi," ucap Ahmad Sodikin.
Karena dari temuan kami masih ada lubang-lubang dari aktivitas pertambangan batubara yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya reklamasi.
" Entah dari pihak perusahaan sudah mengeluarkan dana untuk reklamasi apa belum,kita tidak tahu. Jika memang sudah ada dana reklamasi,kemana uangnya?," tegas Ahmad sodikin
Adanya pembatas pemerintah daerah untuk masuk ketambang guna mengecek Reklamasi atau pasca Reklamasi di area tambang, menjadi masalah yang ada saat ini.
Diduga Kurang lebih 200 hektar lahan yang sudah dibuka dengan mempunyai kawah kawah yang sangat besar, belum di lakukan reklamasi oleh perusahaan yang bersangkutan.
Rekan LSM peduli sarolangun meminta tindak lanjut APTP dari perusahaan Agrindo, Mumtaz, PAM, dan DKC, rekan LSM juga meminta DPRD melanjutkan ke Kementrian Dalam Negeri.
Kegiatan Audiensi ini di hadiri oleh Asisten 1,Dinas Lingkungan Hidup(DLH), TPHP, dan bagian hukum di kabupaten Sarolangun.
Diketahui pemerintah juga rekan TNI sudah melakukan penanaman serta penghijauan(reboisasi) dan juga edukasi ke masyarakat Pelawan untuk menangani lahan lahan kritis xpeti.
Dengan adanya audiensi antara LSM dan Ketua DPRD Sarolangun, menjadikan terjalin nya komunikasi yang baik, juga para rekan rekan LSM sangat bersyukur karna di Terima dengan baik aliensi aliensi nya oleh ketua DPRD Tantowi Jauhari.
(Tim)
