MUBA, Sumaterannews.com — Setelah masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Musi Banyuasin (MUBA) Beni Hernedi SIP selesai pada 22 Mei 2022 nanti, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan menggodok bursa carateker atau penjabat (PJ) Bupati MUBA untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor wahid di Bumi Serasan Sekate tersebut.
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, sedikitnya ada tiga nama mulai mencuat untuk mengemban jabatan tertinggi di MUBA tersebut. Mereka adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Sumsel, H Achmad Rizwan SSTP MM dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumsel, Hj Nora Elisya SH MH serta Drs H. Apriyadi, MM yang saat ini sebagai menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Banyuasin.
Untuk diketahui, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di Sumsel yang habis masa jabatannya meliputi, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Muara Enim, Empat Lawwang ,dan Banyuasin, mereka dilantik pada 22 September 2018 silam.
Menyikapi Carateker atau Penjabat Bupati MUBA tersebut, calon Bupati Muba Muhammad Nasir SSi mengaku yakin dan percaya bahwa Gubernur Sumsel akan menunjuk Kader terbaik dari tiga nama yang mencuat tersebut dan salah satunya untuk diamanatkan dalam mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Salah satu tokoh masyarakat asal MUBA itu mengharapkan agar penunjukan PJ Bupati MUBA sudah sesuai Juklak dan Juknisnya dari Kemendagri, bagaimana teknik pengusulan dan penetapannya. Sehingga akan terpilih Kader betul-betul yang terbaik, bisa membuat MUBA menjadi lebih baik lagi dan tak kalah pentingnya mengingat tahun 2024 nanti MUBA bakal menggelar pesta demokrasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati maka PJ tersebut mengedepankan nilai-nilai demokratis.
“Dengan adanya Penjabat Bupati MUBA pada Bulan Mei mendatang, tentunya PJ Bupati itu sudah memiliki kriteria persyaratan administrasi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar M Nasir
Sebaiknya sosok pemimpin yang berkomitmen untuk membangun daerah MUBA, membenahi tata kelola keuangan yang lebih baik dengan mengutamakan kepentingan masyarakat MUBA diatas kepentingan pribadi, kelompok/golongan bahkan ras tertentu, tegasnya.
Terus terang saat ini kita rasakan sesuatu tidak maksimal dalam kebijakan politik pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Muba untuk pembangunan. “harapan kita kedepan agar ini diutamakan untuk kemajuan MUBA dari sisi ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur di Bumi Serasan Sekate ini,” tandasnya. (Red)
